TRIBRATANEWS SLEMAN – Tim Penilai Nasional Pembangunan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipimpin Ibu Ummu Nur Hanifah beserta Ibu Ika Yunnita Puspasari meninjau langsung pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Polres Sleman.

Sambil melakukan peninjauan, tim penilai nasional pembangunan Zona Integritas Kemenpan RB memberikan saran dan masukan yang membangun, seperti inovasi program sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, suasana pelayanan juga harus dibangun sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak takut dan merasa nyaman berada di lingkungan Kepolisian. Sebagai pelayan masyarakat memang sudah seharusnya kita memahami betul keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar menciptakan inovasi.

Polres Sleman merupakan satu satunya Polres di Indonesia yang telah memiliki sarana Uji Praktek SIM Indor. Pembangunan sarana tersebut menjadi salah satu upaya untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, termasuk meminimalisir kendala cuaca saat proses Uji Praktek.

Dalam arahannya, Ketua tim penilai nasional pembangunan Zona Integritas Ibu Ummu Nur Hanifah menyampaikan bahwa komitmen pimpinan menjadi kunci utama pembangunan ZI, “semangat dan pemahaman tentang ZI dari level pimpinan hingga anggota juga harus mampu dibangun di internal organisasi,” ujarnya

Beliau menambahkan 2 tahun kedepan seluruh Polres di Indonesia harus standar WBK, maka dari itu setiap Polres harus meningkatkan pelayanan publik guna menuju WBBM (wilayah birokrasi bersih melayani).

Adapun tujuan kunjungan kerja dari tim penilai nasional pembangunan Zona Integritas Kemenpan RB untuk menilai perkembangan serta memberikan rekomendasi perbaikan percepatan pelaksanaan serta melakukan evaluasi, baik reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Hal ini merupakan bagian dari percepatan reformasi birokrasi di instansi Polri khususnya unit pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, agar terciptanya unit kerja yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien yang berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat yang baik dan berkualitas.