Deputi Kemenpan RB Tinjau Zona Integritas di Polres Sleman

TRIBRATANEWS SLEMAN - Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh, AK., MBA beserta tim Evaluator Zona Integritas (ZI) meninjau langsung pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Polres Sleman.

Sambil melakukan peninjauan, Deputi RBKUNWAS & tim memberikan saran dan masukan yang membangun, seperti inovasi program yang mendekatkan diri pada masyarakat dan pemasangan CCTV sebagai upaya pencegahan Pungli. Selain itu, suasana pelayanan juga harus dibangun sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak takut dan merasa nyaman berada di lingkungan Kepolisian. Sebagai pelayan masyarakat memang sudah seharusnya kita memahami betul keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar menciptakan inovasi.

Polres Sleman merupakan satu satunya Polres di Indonesia yang telah memiliki sarana Uji Praktek SIM Indor. Pembangunan sarana tersebut menjadi salah satu upaya untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, termasuk meminimalisir kendala cuaca saat proses Uji Praktek. Pada kesempatan tersebut, tim evaluator juga mencoba langsung Uji Praktek Motor dibawah pengawasan anggota.

Dalam arahannya, Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa komitmen pimpinan menjadi kunci utama pembangunan ZI, “semangat dan pemahaman tentang ZI dari level pimpinan hingga anggota juga harus mampu dibangun di internal organisasi” ujarnya

Beliau menambahkan 2 tahun kedepan seluruh Polres di Indonesia harus standar WBK, maka dari itu setiap Polres harus meningkatkan pelayanan publik guna menuju WBBM (wilayah birokrasi bersih melayani).

Adapun tujuan kunjungan kerja dari Deputi Kemenpan RB untuk menilai perkembangan serta memberikan rekomendasi perbaikan percepatan pelaksanaan serta melakukan evaluasi, baik reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Hal ini merupakan bagian dari percepatan reformasi birokrasi di instansi Polri khususnya unit pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, agar terciptanya unit kerja yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien yang berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat yang baik dan berkualitas. (hRy)